R I K A

Oleh: Lion
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/06/13/0001.html

Keserakahan Keluarga Cendana untuk tidak pernah mau melepas "peluang"
untuk memiliki perusahaan-perusahaan raksasa, membuat guyonan yang
beredar di kalangan pengusaha bahwa kalau di negara lain seorang
pengusaha akan sangat senang dan bangga bisa membesarkan perusahaannya
dari nol. Maka di Indonesia begitu seorang pengusaha menjadi besar,
hatinya kemudian kebat-kebit, tidak bisa tidur nyenyak. Apa pasal?
Karena dengan begitu setiap saat dia bisa saja dihubungi oleh
(orang-orang) Keluarga Cendana dengan berbagai manuver untuk minta
bagian saham dalam perusahaan tersebut! Hebatnya bagian pemilikan itu
diminta begitu saja. Artinya sama sekali tidak ada setoran modal, atau
inbreng dalam bentuk apapun ke dalam perusahaan tadi. Dengan perkataan
lain: "Gratis!" Atau disebut juga dengan "saham kosong." Dari saham
kosong sekian persen mereka tinggal "memungut" keuntungan atasnya.
Sedikit pun keringat tidak menetes untuk perusahaan tadi.

Sudah banyak perusahaan atau grup perusahaan besar Indonesia mengalami
"nasib" seperti itu. Contoh paling aktual ya pada BCA itu. Padahal BCA
adalah bank swasta paling sehat di Indonesia. Manajemen BCA dikenal
sebagai salah satu manajemen paling solid di dunia perbankan
Indonesia. Mbak Tutut dan Sigit yang duduk di Dewan Komisaris tidak
termasuk di dalamnya. Mereka hanya setor nama. Sebaliknya merekalah
figur penyebab utama hancurnya kepercayaan nasabah terhadap banknya
itu, yang kemudian membawanya ke dalam ruang ICU BBPN.

Banyak sekali contoh-contoh kasus seperti yang saya maksudkan di atas,
yang jika harus dibeberkan semua di sini mungkin Anda akan bosan
membacanya. Anda mungkin bisa menilai/menafsirkan sendiri dengan
membaca kembali tulisan-tulisan George Aditjondro yang beberapakali
dimuat di media ini. Untuk membuat daftar perusahaan milik Keluarga
Cendana saja George memerlukan membagi tulisannya atas beberapa bagian.
Saking banyaknya.

Yang diminta pemilikannya "secara baik-baik" berani menolak harus
siap-siap menerima akibatnya. Contoh: William Soerjadjaja dengan Astra
Internasionalnya, yang saya sudah singgung.

--------------

Dengan cara-cara ikut memiliki perusahaan orang lain
secara demikian. Mungkin kita harus menilai kembali pandangan negatif
kita yang terpusat pada beberapa orang WNI Keturunan Cina yang
berkoneksi dengan Keluarga Cendana. Semacam Liem Sioe Liong, Eka Cipta
Wijaya, dan lain-lain. Bahwa mungkin saja pada dasarnya mereka itu
mempunyai jiwa bisnis yang murni yang ingin maju secara jujur dan
hasil kerja keras. Maksud ini kemudian tercemar dengan intervensi
Keluarga Cendana di dalamnya. Intervensi ini bukan sesuatu yang tidak
menguntungkan. Sebab dengan bekerja sama dengan Keluarga Cendana
keuntungan plus yang luar biasa. Yakni berupa penggunaan fasilitas
negara, kemudahan perizinan maupun perolehan dana pinjaman. Termasuk
melakukan praktek-praktek bisnis yang tidak etis, seperti monopoli,
kartel, oligopoli, persaingan tidak sehat dan sebagainya. Sudah bukan
rahasia lagi kalau ada suatu proyek yang mengajukan permohonan kredit
ke satu atau beberapa bank dengan hanya "menyebut" nama Keluarga
Cendana dijamin pasti lancar. Merasa "keenakan" dengan bisnis cara
demikian akhirnya mereka pun terlena untuk meneruskan cara demikian.

Ini bukan berarti saya membela konglomerat-konglomerat yang terlibat
kolusi dengan Keluarga Cendana. Yang salah tetap harus diperiksa
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang harus diterapkan secara
obyektif, konsisten, dan konsekuen. Yang saya maksudkan adalah dalam
praktek-praktek kolusi, penggunaan fasilitas negara, surat sakti, dan
sebagainya tidak bisa kita salahkan semata-mata kepada
konglomerat-konglomerat itu. Dalam kasus seperti ini boleh dikatakan
andil lebih besar justru datang dari Keluarga Cendana. Walaupun harus
diakui tidak sedikit pula para konglomerat itu yang memang "dari
sononya" sudah bertabiat buruk (jahat). Tetapi sekali lagi, ingat!
Lihat dan nilailah seseorang itu dari perilakunya bukan latar belakang
rasnya (menggeneralisasikan).

Seorang pengusaha yang semula mungkin merintis usahanya secara
baik-baik dan kemudian "diganggu" oleh Keluarga Cendana. Bisanya tidak
bisa menahan godaan untuk kemudian menjalankan bisnis secara "potong
kompas" atau "cara gampang" ala Keluarga Cendana itu.

--------------

Dalam salah satu kasus yang paling populer adalah apa yang sering
disebut sebagai "Mega Korupsi" dalam kasus Golden Key Eddy Tansil.
Saya tidak percaya kalau sosok seperti Eddy Tansil yang tamat SD saja
tidak itu, bisa begitu berpengaruh dan ditakuti oleh para pejabat di
Bapindo sehingga mencairkan dana sebesar lebih dari Rp. 2 triliun
rupiah itu. Sekalipun ada Surat Sakti dari Sudomo, saya kira itu belum
cukup kuat untuk "menggertak" Bapindo.

Lalu nama siapa yang begitu ditakuti? Jawabnya adalah Hutomo Mandala
Putera, atau Tommy Soeharto! Dari faktanya saja kita lihat bahwa
kredit triliunan rupiah itu bukan baru terjadi dalam jangka waktu
satu-dua bulan sebelum Eddy Tansil ditangkap. Tetapi beberapa tahun
sebelumnya. Di mana dalam jangka waktu itu Tommy Soeharto masih
memiliki saham di Golden Key dan duduk sebagai salah satu anggota
badan pengurusnya. Apakah mungkin pinjaman kredit sedemikian besar
tidak diketahui Tommy sebagai salah satu komisaris?

Tommy tiba-tiba menyatakan mengundurkan dari Golden Key. Kemudian
sekitar satu bulan lebih kasus tersebut "diungkapkan." Saya curiga
bahwa Eddy Tansil yang terus terang tampangnya tidak meyakinkan
sebagai seorang konglomerat, hanya diperalat oleh Tommy Soeharto cs
untuk menguras Bapindo. Setelah semua didapat kasus tersebut
direkayasa terungkap dan Eddy menjadi bumper-nya. Berikut
korban-korban lainnya.

Setelah Eddy Tansil dan lain-lainnya itu ditangkap dan divonis. Muncul
Tommy dan Fadel Muhammad yang bermaksud "mengambil-alih" aset Golden
Key yang ditinggalkan Eddy Tansil itu. Padahal sebelumnya diberitakan
proyek-proyek Golden Key itu banyak yang tidak layak. Apakah ini
merupakan suatu hasil rekayasa pula?

Pokoknya banyak hal-hal yang janggal dalam kasus Eddy Tansil itu.
Termasuk berita tentang larinya Eddy Tansil dari penjara.

Sebelum Eddy melarikan diri. Sempat beredar berita bahwa akan digelar
sidang pengadilan baru untuk mengungkap kasus yang belum sempat
terungkap dalam persidangan-persidangan sebelumnya pada kasus
tersebut, di mana Eddy akan dijadikan saksi. Dalam persidangan itu
diharapkan bisa diungkap nama-nama orang penting lainnya yang terlibat.

Apakah Eddy Tansil itu benar-benar melarikan diri? Ataukah dia memang
sengaja diloloskan seolah-olah dia melarikan diri dari penjara oleh
pihak-pihak tertentu? Mungkinkah pelarian Eddy Tansil itu merupakan
hasil rekayasa? Mungkin saja setelah itu dia dijemput "teman-temannya"
kemudian dihabisi untuk menghilangkan jejak.
Seperti yang pernah saya katakan mungkin saja Eddy Tansil itu sudah
dibunuh, mayatnya dikremasi kemudian dibuang ke laut.

Dalam masa reformasi ini mungkinkah ada media massa yang mencoba
mengungkapkan kasus sebenarnya dari skandal ini? Seperti tuntutan
pengungkapan Kasus Marsinah, atau Kasus Udin?

--------------

Dalam menjalankan bisnisnya sendiri pun Keluarga Cendana lebih banyak
menggunakan nama keluarganya untuk menakut-nakuti para pembuat
keputusan. Termasuk para menteri. Bahkan para menteri yang terkait
dengan proyek-proyek mereka dijadikan alat untuk memuluskan keinginan
mereka mengadakan dan menjalankan suatu proyek.

Kasus proyek Mobil Timor adalah salah satu contoh yang paling bagus.
Dalam kasus ini sering terlihat betapa tidak berdayanya Menperindag,
Tunky Ariwibowo. Dia sering membuat keputusan-keputusan yang
disesuaikan dengan keingingan Tommy untuk memuluskan proyek
kontroversial tersebut. Bahkan disatukannya Dapartemen Perdagangan dan
Perindustrian adalah demi mempermulus proyek Tommy itu.

Bahkan sampai menjadi sengketa internasional pun Tunky tetap nekad
maju membela putra Soeharto yang jelas-jelas sudah melenceng itu.
Katanya pada waktu itu bahwa pemerintah Indonesia mempunyai Kartu As
untuk melawan dan mematahkan gugatan Jepang dan AS, serta beberapa
negara Eropa di WTO itu. Ternyata apa yang disebut Kartu As itu tidak
lebih dari "kartu dalam arti sebenarnya." Artinya dengan sangat mudah
disobek di sidang WTO.

Pelanggaran demi pelanggaran oleh anak-anak Soeharto itu bukannya
dicegah oleh Soeharto tetapi malah ikut membelanya mati-matian.
Seperti dalam kasus Timor itu lagi. Ketika proyek kontoversial itu
kesulitan dana, Presiden Soeharto "memaksa" beberapa bank pemerintah
dan swasta untuk mau mengucur dana kreditnya sebesar sekitar 700 juta
dollar AS. Hebatnya ini dilakukan tanpa ada feasibilty study dari
pihak kreditur sebagaimana layaknya dalam dunia perkreditan. Apalagi
dalam jumlah yang begitu besar. Gubernur BI pada waktu itu, Soedradjat
Djiwandono, bahkan sempat ditegur oleh Soeharto karena tidak mau
memberi kredit likuiditas BI kepada Timor.

Dalam kasus kredit likuiditas BI kepada BPPC pun demikian. Beberapa
tahun lalu BPPC juga sempat menerima KL dari BI, yang sampai sekarang
tidak jelas apakah sudah dilunasi ataukah belum. Beberapa tahun lalu
ketika BI menagih, dengan enteng Tommy berkata bahwa BPPC tidak punyai
duit. Kalau BI mau ambil saja cengkeh BPPC di gudang-gudang!

-------------

Pada kasus-kasus seperti di atas bukan lagi mereka mengikuti
peraturan, tetapi peraturanlah yang mengikuti mereka. Artinya di mana
mereka hendak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya,
maka menteri terkait akan dihubungi untuk membuat suatu Surat
Keputusan, atau peraturan yang isinya sejalan dengan keinginan mereka.
Jika sebelumnya ada peraturan yang menghalangi, maka peraturan itu
akan dicabut, untuk kemudian dibuat peraturan pengganti yang sesuai.
Peraturan atau Keputusan Menteri itu hanya sebagai alat melegitimasi
keinginan mereka demi memuluskan proyek tersebut.

Umpamanya saja dalam proyek PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di
Surabaya.

Proyek Mbak Tutut yang berupa pembangunan dan pengelolaan terminal
peti kemas III Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, proyek Titiek
Prabowo berupa pembangunan fasilitas terminal peti kemas dan
pengembangan areal penunjang di muara Kali Lamong seluas 500 ha, dan
proyek Enno Sigit (anak Sigit Hardjojudanto sekaligus cucu Soeharto)
berupa studi kelayakan pengembangan pelabuhan Tanjung Perak di kawasan
teluk Kali Lamong-Kalianak seluas 1200 ha semuanya berdasarkan "surat
sakti" dari Menteri Perhubungan (Dhanutirto).

-------------

Seolah tidak bisa kenyang, Keluarga Cendana pun melirik ke
proyek-proyek vital bagi rakyat. Yakni air minum, minyak dan listrik.
Sedangkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ada menyebutkan bahwa bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Proyek-proyek listrik swasta yang pemilikannya jatuh pada Keluarga
Cendana (Bambang, Sigit, Sudwikatmono) membuat perusahaan listrik
negara, PLN, kelimpungan. Pasalnya pemerintah (lewat Keppres)
mewajibkan PLN untuk membeli listrik-listrik swasta tersebut. Tidak
perduli apakah itu akhirnya dipakai oleh PLN ataukah tidak. Padahal
kapasitas yang dimiliki PLN sudah lebih dari cukup untuk dijual kepada
rakyat.

Jadi PLN dipaksa untuk membelanjakan uangnya khusus untuk membeli
listrik-listrik swasta tersebut yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Apalagi harga jual listrik swasta itu ditentukan dalam dollar AS yang
sedang kuat-kuatnya menghantam rupiah! Bagaimana PLN tidak terancam
bangkrut kalau pendapatannya sendiri dalam bentuk rupiah!

Akhirnya risiko kerugian tersebut pun dibebankan kepada rakyat dengan
menetapkan "kebijaksanaan" penetapan kenaikan tarif listrik secara
periodik, dan kemudian di awal Mei lalu memutuskan kenaikan listrik
20 persen sebanyak tiga kali sampai bulan September 1998 yang kemudian
"direvisi" menjadi 18 persen sebanyak tiga kali sampai September 1998.

Sedangkan pada proyek-proyek air minum swasta telah dibentuk
kerjasamanya dengan Pemda DKI Jaya dan Jawa Timur, tetapi kemudian
mati di tengah jalan menyusul jatuhnya Soeharto.

Demikian pula hal yang mirip terjadi di Pertamina yang membuat BUMN
yang seharusnya meraih keuntungan besar dari bisnis minyak itu pun
terancam bangkrut dan membuat harga BBM yang dibeli rakyat menjadi
mahal!

Salah satu contohnya adalah Tommy Soeharto dengan Perta Oil Marketing
Ltd., dan Bambang Trihatmodjo dengan Permindo Trading memonopoli impor
BBM dan minyak mentah milik Pertamina sendiri. Padahal sebenarnya
Pertamina bisa melakukan impor sendiri. Akibat kewajiban Pertamina
untuk mebayar semacam komisi kepada kedua perusahaan milik anak-anak
Soeharto itu, ditambah adanya praktek meng-marked-up harga minyak
impor itu Pertamina harus membayar ratusan juta dollar AS secara
"mubazir."!
(Praktek ini seiring dengan semangat reformasi direncanakan akan
dihapus bulan Juli nanti).

----------------

Banyak pula praktek-praktek bisnis Keluarga Cendana ini yang hanya
bermodal dengkul, alias sama sekali tidak mengeluarkan uang. Hanya
berbekal nama Keluarga Cendana. Untuk kemudian meraih untung
sebesar-besarnya dari hasil kerja orang lain. Misalnya dengan
perolehan saham-saham kosong yang sudah saya singgung sebelumnya.

Atau mengadakan proyek yang seharusnya tidak perlu ada. Misalnya dalam
kasus listrik swasta dan impor minyak mentah di atas.

----------------

Celakanya semakin berkembang biak anggota Keluarga Cendana bisnis
keluarga itu pun merambah sampai ke cucu-cucu Soeharto. Misalnya Enno
Sigit yang saya sudah singgung di atas, dan kakaknya Ari Sigit.

Yang disebut terakhir ini terkenal pula dengan cara-cara bisnisnya
yang kontroversial. Atau yang saya sebutkan asal mengada-adakan proyek
bisnis yang seharusnya tidak perlu ada semata-mata agar bisa meraih
fulus.

Misalnya labelisasi minuman keras dan obat-obatan Cina yang beredar di
Indonesia, iuran wajib untuk pedagang burung walet yang harus dibayar
kepada perusahaannya (semacam badan penyanggah BPPC), pengadaan baju
seragam dan sepatu anak sekolah di seluruh Indonesia, dan sebagainya.
Bahkan beredar pula isu yang mengatakan cucu Soeharto itu adalah
Godfather-nya mafia bisnis obat terlarang: ectasy, di Indonesia.

------------------

Apa yang diuraikan di atas hanyalah sebagian kecil dari contoh-contoh
ilustrasi betapa buruknya etika bisnis Keluarga Cendana itu. Belum
lagi kalau kita bercerita menyangkut langsung Soeharto sendiri dengan
motornya Bob Hasan dengan Nusamba dan puluhan perusahaan berkedok
yayasan-yayasan.

Saking kebablasannya praktek-praktek bisnis seperti itu Keluarga
Cendana seolah-olah sudah menganggap negara ini milik mereka saja.
Sering pula sulit untuk membedakan apakah proyek itu sebenarnya milik
negara ataukah milik Keluarga Cendana.

"Demi kepentingan bangsa dan negara" yang sering diucapkan oleh
keluarga itu menjadi sulit dibedakan dengan demi kepentingan keluarga
tersebut semata.

Cocoklah akronim plesetan Bimantara yang beredar di masyarakat. Yaitu:
Bimantara = "bambang ingin menguasai nusantara," atau "bapak, ibu,
mantu, anak, tamak dan rakus."

---------------

Harus diingat praktek-praktek kotor dalam bisnis seperti yang
dilakukan Keluarga Cendana itu ternyata juga telah diteladani pula
sampai pada tingkat Provinsi, maupun Kotamadya/Kabupaten. Kalau
Keluarga Cendana menggunakan nama Bapaknya sebagai senjata. Maka di
tingkat Provinsi/Kotamadya/Kabupaten, anak-anak
gubernur/walikota/bupati itu juga sering menggunakan nama orangtuanya
untuk memenangkan suatu proyek di daerahnya masing-masing.

Tentu saja itu semua harus ditumpas habis! Tidak hanya bagi Keluarga
Cendana! Kita harapkan moment di mana kekayaan-kekayaan para pejabat,
maupun pengusaha yang diperoleh secara tidak benar (hasil KKN)yang
sedang diekspos habis-habisan. Juga dimanfaatkan untuk mengungkap
habis praktek-praktek sejenis di provinsi-provinsi, maupun daerah
tingkat II. Tentu saja tidak sampai mengekpos saja. Tetapi harus
dibongkar habis dan jika memenuhi syarat dibawa ke pengadilan yang
jujur, berwibawa, adil, dan bebas dari pengaruh manapun juga. Kita
harapkan semua itu akan segera menjadi kenyataan.***